Kamis, 20 Januari 2011

Wakil Bupati Tinjau Lokasi Bencana


Romobongan Bus yang dipimpin oleh dr. Celica bersama Para Anggota DPRD Karawang berangkat dari Kantor Bupati Karawang Pukul 13.00, langsung menuju lokasi pantai cemara jaya, sampai di Pantai Cemara Jaya Wakil Bupati disambut oleh Camat Cibuaya dan Camat Pedes yang juga hadir Kepala Kesbanglinmas dan Kepala Dinas Sosial, dalam perbincangannya Kadis Kesbanglinmas dan Camat Cibuaya mengatakan bahwa dirinya telah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan pihaknya telah mendata warga yang terkena dampak Banjir karena meluapnya air laut. Insya Allah dalam beberapa hari ini Kami akan meminta bantuan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk memberikan bantuan kepada warga.


Dalam wawancaranya Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana menyampaikan bahwa Pemerintah kabupaten Karawang terus berupaya untuk meringkankan beban bagi para warga yang terkena musibah di semua wilayah Kabupaten Karawang, terkait dengan Abrasi Pantai yang menghempas Pemukiman Penduduk Pemkab Karawang akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Satgas Penanggulangan Bencana Nasional, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Inysa Allah akan kami relokasi dan anggaran yang akan dikeluarkan baik dari Pemerintah Pusat APBN dan Pemerintah Provinsi APBD I sebesar 45 Milyar, ucapnya.


Lebih lanjut Cellica mengatakan bahwa dirinya bersama Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara MH, akan terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakat Karawang dan berharap di 100 Hari Kerja Pasangan ASLI akan mendapatkan hasil yang terbaik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh Masyarakat Karawang. Jelasnya.


H. Tono Bahtiar,SH Ketua DPRD Karawang mengatakan baha Pihak Legislatif akan terus mengontrol kinerja Bupati dan Wakil Bupati serta Pemerintah Daerah dalam membangun Karawang, Semoga segala Program dan Kebijakan akan terus berpihah pada rakyat.(*)

PT. Pupuk Kujang Tanam 39.478 Pohon

KARAWANG, (MK).- Kegiatan penanaman pohon ini diarahkan untuk mengurangi Efek Rumah Kaca (ERK). Dengan mempebanyak penyerapan emisi korban. Oleh karena itu diperlukan upaya mempertahankan keutuhan ekosistem hutan dan melakukan penghijauan secara besar besaran. Di samping itu, pemerintah juga mengalang kerjasama dan dukukungan dari semua pihak agar dunia internasional memberikan perhatian yang seimbang kepada negara negara yang masih dan terus mempertahankan keutuhan hutan, begitu disampaikan Bupati Karawang H. Ade Swara dalam sambutannya, kamis (20/01). Bertempat di Kp. Sumur Bandung Desa Dawuan Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang.

Secara pribadi dan pemerintah Bupati karawang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada PT. Pupuk Kujang Cikampek dan semua pihak yang telah turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon dalam upaya pemulihan lahan dan hutan kritis di Kab. karawang.

Selanjutnya Bupati karawang menghimbau kepada seluruh masyarakat karawang dan para pegusaha industri yang berada di Kabupaten Karawang untuk memanfaatkan setiap jengkal lahan untuk ditanami pohon produktif memelihara, menjaga dan agar dapat mencontoh kegiatan gerakan penanaman pohon seperti yang dilakukan oleh PT.Pupuk Kujang.

Dalam kesempatan tersebut direktur utama PT. Pupuk Kujang A. Tossim Sutawikara mengatakan PT. Pupuk Kujang bersama dengan 42 perusahaan lainnya dibawah kementerian BUMN telah menandatangani komitmen mengenai program tanam satu milyar pohon, dan PT. Pupuk Kujang ditugaskan untuk melakukan penanaman sebanyak 42.378 pohon yang harus ditanam di lingkungan atau areal kerja dan tempat lainnya serta melakukan kegiatan monitoring , reporting, verifikasi, dan pemeliharaan pohon minimal selama 3 tahun.

Realisasi penanaman pohon yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kujang selama tahun 2010 sebanyak 39.478 pohon. Sedangkan sisa sebanyak 2.900 pohon, kegiatan penanamannya akan direalisasikan di bulan januari ini dengan rincian 1.300 pohon akan ditanam oleh PT. Multi Nitrotama Kimia di Kawasan Industri Kujang Cikampek, sedangkan 1.600 pohon yang terdiri dari pohon jabon, petai, mangga, sukun, dan nangka direalisasikan pada hari ini di Desa Dawuan Timur.

Ia mengharapkan semua target dapat diselesaikan sampai dengan akhir bulan januari 2011.
Lebih lanjut ketua panitia penyelenggara Hari Hartalan As mengatakan sebelumnya PT. Pupuk Kujang telah melakukan penanaman 15.000 pohon albasia, penanaman saat ini telah disiapkan untuk penanaman, perawatan dan pemeliharaannya di serahkan kepada warga masyarakat dan aparat desa dawuan timur.

Pelaksanaan penanaman menggunanakan pola tanam penghijauan agroforestry yaitu penanaman bersama antara tanaman jangka waktu panen yang panjang dengan tanaman jangka waktu yang pendek hal ini bertujuan agar pengelolaan tersebut berkelanjutan secara ekologi, sosial dan ekonomi.(*)

Aliansi LSM dan Serikat Buruh Beraudensi dengan Bupati Karawang

KARAWANG, (MK).- Bupati Karawang, H. Ade Swara melakukan audiensi dan diskusi bersama dengan aliansi besar LSM dan serikat buruh Karawang, Kamis (20/1).

Audiensi yang diselenggarakan di Gedung Singaperbangsa Lt. III tersebut diikuti oleh Madani Institute, Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta para pejabat daerah.
Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut menilai bahwa audiensi ini merupakan salah satu langkah yang baik dalam upaya membangun Kab. Karawang. Untuk itu dirinya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap upaya yang telah dilakukan oleh rekan-rekan LSM dan serikat pekerja.

Bupati melanjutkan, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan LSM tersebut merupakan kritik, saran, dan masukan bagi Pemerintah Daerah. "Oleh karena itu, tidak ada alasan lain bagi Pemerintah Daerah untuk menerima dengan baik kritik, saran, dan masukan tersebut," ujarnya.

Bupati juga menambahkan bahwa sebenarnya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan LSM tersebut sebagian telah diakomodir oleh Pemerintah Daerah dalam program dan kegiatan 100 hari kerja. “Diantaranya adalah peningkatan alokasi anggaran untuk desa, pembangunan basis data yang akurat, serta peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Asep Irawan dari Madani Institute mengatakan pihaknya melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka support moral dan pemekaran bagaimana untuk membangun Karawang guna terjadinya perubahan yang signifikan. "Terlebih dalam 5 tahun terakhir Karawang selalu menempati urutan ketiga terbawah dalam IPM di Jawa Barat," ujarnya.

Ketua AMIB, Yayan Sopian lebih menyoroti dalam upaya pemberantasan korupsi di Kab. Karawang yang dimungkin terjadi akibat adanya kelemahan pengawasan dan lepas kontrol. Untuk itu dirinya berharap agar kebijakan yang diambil bupati tidak abu-abu, dan dapat diimbangi oleh kinerja tinggi para birokrat.

Di sisi lain, Ketua FSPMI Kab. Karawang, Abda Khair Muftie dalam kesempatan tersebut mempertanyakan kejelasan dari rancangan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan. "Kami saat ini hanya menanyakan sampai dimana nasib perda ketenagakerjaan, diluar itu, kami tidak akan membicarakan permasalahan lainnya," tegasnya.

Hal yang sama dipertanyakan oleh Ferry I. dari SPSI. Dirinya berharap perda tersebut dapat segera diselesaikan, karena selama ini kaum buruh selalu dimarjinalkan.

Selain itu, dirinya juga menyoroti praktik union busting (pelarangan berserikat) yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. "Khususnya perusahaan asing, yang selalu menganggap kami sebagai musuh," tambahnya. (*)

Selasa, 18 Januari 2011

Pemkab Dan DPRD Setujui Raperda APBD 2011

KARAWANG, (MK).- Pemerintah Kab. Karawang dan DPRD akhirnya menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2011. Penandatanganan persetujuan dilakukan oleh Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara, MH dan para unsur pimpinan DPRD Kab. Karawang pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (18/1).

Pendapatan Daerah Kab. Karawang untuk tahun anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp. 1,680 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 201,4 miliar, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,127 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah sebesar Rp. 352,3 miliar. Sedangkan untuk Belanja Daerah pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp. 1,94 triliun, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,047 triliun, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 892,9 miliar.

Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut menjelaskan, lebijakan belanja daerah pada tahun 2011 diorientasikan pada pencapaian prinsip-prinsip dasar pembangunan yang akan dicapai dengan mengupayakan pada peningkatan kualitas pelayanan sosial, yaitu peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah dan ketersediaan infrastruktur wilayah.

“Yang ditunjang dengan bidang administrasi pemerintahan, pemberdayaan sosial dan keagamaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkeadilan dan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kab. Karawang,” ujarnya.

Lanjut Ia, anggaran Belanja Tidak Langsung yang teralokasikan pada anggaran Belanja diharapkan dapat memberikan arah pada upaya penyelesaian permasalahan dan pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). “Yang berkaitan dengan penyelesaian Wajar Dikdas 9 tahun dan infrastruktur pendidikan, khususnya terkait rasio ruang kelas,” imbuhnya.
Bupati melanjutkan, alokasi tersebut juga diarahkan pada penetapan pondasi kegiatan ekonomi sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat yang didukung dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan terutama fasilitasi pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan upaya-upaya motivasi peningkatan tunjangan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Sedangkan untuk alokasi anggaran Belanja Langsung diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan 17 urusan wajib dan 3 urusan pilihan termasuk program rutin, yang akan dilaksanakan oleh 72 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD),” tambahnya.

Disisi lain, terkait dengan apa yang disampaikan dalam kata akhir fraksi- fraksi DPRD, Bupati menegaskan bahwa apa yang menjadi perhatian masing-masing fraksi tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di tahun 2011 dan tahun berikutnya.

Untuk itu, dirinya mengajak seluruh jajaran DPRD serta elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan sehingga dapat berjalan dalam koridor yang telah disepakati bersama.

“Dengan harapan visi Kab. Karawang untuk mewujudkan Karawang Yang Sejahtera Berbasis Pembangunan Berkeadilan Berlandaskan Iman Dan Takwa dapat cepat tercapai,” tutupnya.

Sementara itu, masing-masing fraksi DPRD, yaitu PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar Amanat Reformasi (GAR), PKS, Gerindra, Persatuan Bintang Nurani (PBN), dan PKB menyatakan menerima Raperda APBD Tahun 2011.

“Rekomendasi-rekomendasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan akan disampaikan untuk diperbaiki dan ditindaklanjuti,” jelas Ketua DPRD Karawang, Tono Bahtiar. (*)

Bupati Ajak Masyarakat Budayakan K3

KARAWANG, (MK).- Pelaksanaan dan pengembangan budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tidak mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah atau Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, melainkan harus digagas perusahaan dan didukung oleh elemen masyarakat industri lainnya. Demikian dikatakan oleh Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara, MH saat membuka kegiatan seminar K3 di Gedung Anggrek, PT. Pupuk Kujang Cikampek, Selasa (18/1).

Atas dasar tersebut, saya menghimbau, mengajak dan mendorong para cendikiawan, perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi, serta pimpinan perusahaan pekerja masyarakat melakukan upaya upaya konkrit pelaksanaan K3 dilingkungan masing masing. ”Sehingga pelaksanaan K3 dapat menjadi gerakan seluruh Bangsa Indonesia guna mendukung tercapainya indonesia budaya K3 tahun 2015,” ujarnya.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar bsarnya kepada semua pihak yang telah, sedang dan akan terus mengembangkankan serta membudayakan K3 di lingkungannya. ”Tentunya upaya tersebut merupakan bagian dari kontribusi kita untuk membangun bangsa dan negara yang semakin maju dan dapat bersaing dengan bangsa lainnya,” imbuhnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Karawang, Banuara Nadeak mengatakan, tujuan dari acara ini adalah untuk dapat membangun kesadaran masyarakat industri. ”Dalam rangka melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dan dapat mewujudkan aktivitas perusahaan yang berbasis terhadap perilaku K3 di perusahaan,” tuturnya.

Banuara menjelaskan, kepesertaan dalam kegiatan seminar ini terdiri dari para pelaku K3 dari perusahaan perusahaan yang ada di Kab. Karawang. ”Dari jumlah undangan sebanyak 300 perusahaan, telah hadir sejumlah 127 perusahaan dengan jumlah peserta sebanyak 157 orang.

Disisi lain, lanjut Banuara selain menyelenggarakan seminar sehari bulan K3 tahun 2011, di masing masing perusahaan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mengisi bulan keselamatan dan kesehatan kerja. ”Diantaranya apel bendera K3, lompa poster K3, lomba cerdas cermat bidang K3, lomba pemadam kebakaran K3, lomba ketangkasan mengoperasikan forklift,” tambahnya.

Banuara menambahkan, salah satu kegiatan rutin lainnya di bulan K3 ini adalah pemberian penghargaan K3 oleh Presiden RI bagi perusahaan yang nol kecelakaan (zerro accident) dan yang telah melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

”Untuk Kab. Karawang yang mendapat penghargaan K3 ada enam perusahaan yaitui: PT. Indo Raya Kimia, PT. Peroksida Indonesia Pratama, PT. Asahimas flat glass tbk, PT. Bukit muria jaya, PT. Sharp semiconduktor indonesia tbk, PT. Honda prospect motor. (*)

Senin, 17 Januari 2011

Bupati Lantik Dirut Persada Petrogas

KARAWANG, (MK).- Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara, MH melantik Rahmat Priyatna sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Petrogas Persada. Pelantikan yang berlangsung di Plaza Pemda Karawang tersebut, dipadukan dengan pelaksanaan Apel Kesadaran Nasional Tingkat Kabupaten Karawang, Senin (17/1).

Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, Kabupaten Karawang selain dikenal sebagai daerah pertanian dan industri juga memiliki potensi migas yang tersebar di beberapa wilayah, baik di darat maupun lepas pantai. “Dimana berdasarkan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Minyak Bumi dan Gas,daerah penghasil migas diberi kesempatan seluas-seluasnya melalui badan usaha daerah untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, kegiatan usaha tersebut dilakukan sesuai dengan skala operasional yang didasarkan pada kemampuan keuangan dan teknis badan usaha daerah yang bersangkutan. “Dengan ditetapkannya direktur utama perusahaan daerah petrogas yang definitif, diharapkan dapat menggali potensi minyak, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Karawang,” imbuhnya.

Di sisi lain, Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang mengucapkan “selamat” kepada direktur utama perusahaan daerah petrogas persada karawang, karena pengangkatan sebagai direksi perusahaan daerah telah melalui tahapan uji kepatuhan dan kelayakan yang mengacu kepada ketentuan. “Pemerintah daerah selaku pemilik perusahaan mengharapkan memperoleh direksi yang profesional dan memiliki integritas dalam membangun daerah,” ujarnya.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Karawang, Abdul Aziz menambahkan, pengangkatan dan pelantikan Dirut PD Petrogas Persada mengacu pada Perda No. 12 Tahun 2003 tentang pendirian PD Petrogas Persada. “Serta hasil pemeriksaan Inspektorat No. 700/42/LKY/Inspektorat tentang Laporan Hasil Evaluasi PD Petrogas Persada,” jelasnya.

Abdul Aziz melanjutkan, pengangkatan Dirut PD Petrogas sendiri harus memenuhi persyaratan dan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan bekerjasama dengan Biro Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung, dan Program Pasca Sarjana Universitas Singaperbangsa Karawang, dan telah diikuti oleh 9 (sembilan) orang peserta.

Dari hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut, lanjut Abdul Aziz, peserta yang mendapatkan rekomendasi adalah sdr. Rahmat Priyatna. “Tahapan uji kepatutan dan kelayakan diselenggarakan dengan harapan dapat menghasilkan jajaran direksi yang professional dan memiliki integritas,” tambahnya.

Sementara itu, Rachmat Priyatna sendiri merupakan mantan pejabat BP Migas, yang saat ini telah pension. Sebelum dilantik, beberapa hari sebelumnya, dirinya telah merepresentasikan visi dan misinya dalam upaya membesarkan PD. Petrogas Persada. Menurutnya, sebagai daerah penghasil migas, Kab. Karawang berhak punya bagian untuk mengelola sendiri. “Untuk itu, perlu adanya akses langsung ke pemerintah pusat melalui BUMD,” ujarnya kala itu. (*)