DPR Usul Bentuk Polisi Khusus Pemantau Makanan

JAKARTA, (MK).- Akibat maraknya makanan mengandung zat berbahaya yang mengancam keselamatan masyarakat, DPR RI mengusulkan pembentukan Polisi Khusus pemantau makanan yang membantu Badan Pengawas Obat dan Makananan mengamankan pangan nasional.

Demikian salah satu pemikiran yang mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Jakarta.

Salah satu anggota komisi itu, Subagyo Partodiharjo (Fraksi Partai Demokrat) berpendapat, BPOM perlu membentuk satuan Polisi Khusus (Polsus) untuk tugas pemantauan makanan serta kandungan zat yang ada di dalamnya.

"Hal itu penting, mengingat belakangan ini marak terjadi makanan siap konsumsi seperti `snack` yang mengandung bahan kimia berbahaya, apakah formalin, zat pewarna berbahaya dan lain sebagainya," ungkapnya.

Ia menambahkan, jika pada kementerian atau lembaga lain bisa saja ada Polsus, mengapa BPOM tidak.

"Apalagi ini menyangkut langsung pada kesehatan dan keselamatan manusia," katanya.

Subagyo Partodihjarjo kemudian mengingatkan BPOM agar memperhatikan betul jenis makanan yang patut untuk anak-anak, guna menghindari keadaan tidak diinginkan saat mengonsumsinya.

Produk Impor

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hernani Hurustiati, menyorot khusus masalah pentingnya pengkajian terhadap produk-produk impor.

"Semua produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, mutlak harus dilakukan pengkajian khusus, demi melindungi konsumen domestik dari bahaya zat kimia," tegasnya.

Hernani Hurustiati pun mempertanyakan kerja sama lintas kementerian dan lembaga departemen antara BPOM RI dengan instansi terkait lainnya.

Misalnya kerjasama dengan pihak Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Nahdatul Ulama Indonesia (LPOM NUI) yang dijadikan rujukan standarisasi halal atau tidaknya suatu produk.

Lemahnya Penegakan Hukum

Kepala BPOM Kustantinah ketika menanggapi berbagai masukan serta kritikan, mengatakan rendahnya putusan yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum tindak pidana bidang obat-obatan dan makanan merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya upaya penegakan hukum.

"Harus diakui, kami membutuhkan dukungan dari anggota DPR RI, khusunya Komisi IX agar BPOM memiliki payung hukum yang jelas sehingga BPOM memiliki wewenang jika terjadi pelanggaran di bidang obat-obatan dan makanan", ujarnya.

Ditambahkannya, belum adanya kesepahaman dengan aparat penegak hukum tentang tindak pidana bidang obat dan makanan, walaupun secara rutin BPOM telah menyelenggarakan forum koordinasi dengan aparat penegak hukum, menjadi kendala lainnya yang kerap dihadapi para penyidik BPOM di lapangan.

"Akibatnya, seringkali Putusan Hukum yang dijatuhkan tidak memiliki efek jera dan tidak sebanding dengan keuntungan finansial yang didapatkan para pelanggar hukum. Hal ini mengakibatkan pelanggaran berulang dan bahkan menjadi contoh bagi para pelanggar hukum yang lain", kata Kustantinah. (*)

Tenaga Kerja yang Siap Bekerja

MEMBICARAKAN mengenai tenaga kerja, tidak akan ada habisnya. Banyaknya pengangguran seringkali menjadi masalah pada perekonomian. Banyaknya pengangguran, berarti produktivitas menurun dan menurunnya pendapatan masyarakat. Situasi ini seringkali dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial dan akhirnya mengganggu pertumbuhan, pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan hasil survey BPS, Angkatan Kerja Nasional yang diolah Pusdatinakerhingga Februari 2010 jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat mencapai jumlah 2.031.550 orang.

Dari jumlah tersebut 123.938 diantaranya merupakan pengangguran terdidik dengan pendikan sarjana. Padahal seorang sarjana seharusnya mempunyai kemampuan dan pikiran yang lebih dibandingkan dengan yang bukan sarjana. Seorang sarjana harus mampu berpikir kreatif dan inovatif. Sarjana seharusnya menjadi pelopor atau pembuka lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Namun tidak semua sarjana memiliki pikiran dan kualifikasi seperti itu. Seorang kualifikasi sarjana sebaiknya bukan pencari kerja, tetapi pencipta lapangan pekerjaan.

Mengapa mereka lebih senang mencari kerja bukan menciptakan pekerjaan ? Jawabnya, karena kualitas individu itu sendiri. Kualitas indvidu tidak disiapkan untuk terjun langsung ke dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja. Materi pendidikan yang diajarkan di perguruan tinggi kurang menunjang terhadap penciptaan pekerjaan. Materi yang diajarkan terlalu teoritis dan ilmiah, seharusnya dibuat lebih praktis dan memenuhi kebutuhan pasar.

Selain itu, yang harus diperhatikan lagi adalah kemampuan dari para sarjana. Banyaknya pengangguran karena kualifikasi pelamar tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Seperti kemampuan bahasa asing terutama Bahasa Inggris yang kurang, kemampuan mengoperasikan komputer dan juga kemampuan akutansi.

Dari berbagai even job fair diperoleh data bahwa kesempatan kerja sebenarnya cukup banyak. Namun pelamar yang memasukan kualifikasi pendidikan dan skill yang dimiliki banyak yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang diminta perusahaan. Akhirnya, banyak yang ditolak atau tidak lulus tes.

Kemudian bagi tenaga sarjana, umumnya tidak menyukai pekerjaan sebagai marketing atau sales. Pekerjaan ini tidak disukainya mengingat pekerjaannya di lapangan. Umumnya, mereka ingin kerja kantoran. Padahal, untuk mematangkan diri terutama menyesuaikan dengan kondisi kerja, profesi salespun sungguh mulia, karena didalamnya ada proses jual beli, proses saling mempengaruhi atau komunikasi dan sekaligus mempraktekan teori promosi melalui tatap muka.

Pemerintah telah menyiapkan iklim yang positif bagi mereka yang ingin berusaha atau membuka lapangan pekerjaan. Upaya pemerintah itu terlihat dari disediakannya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2009 plafon KUR hanya Rp 5 juta. Ditahun 2010 dan seteryusnya, konon menjadi Rp 20 juta. Peminjam tidak wajib menyertakan anggunan. Cukup kelayakan usahanya. Artinya, usahanya yang berprospek baik dan ada kesanggupan mengembalikan. Bidang perijinan semakin dipermudah dan biayanya dipermurah. Semua itu untuk mendukung penciptaan lapangan kerja atau usaha baru.

Harus disadari sekali lagi, disamping usaha pemerintah menyediakan lapangan kerja, sebaiknya para calon tenaga kerja lebih menyiapkan diri dan menambah kualitas diri mereka agar dapat lebih mudah memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Seperti kemampuan berbahasa minimal lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan, selain itu kemampuan komputer yang lebih juga diperlukan dalam era teknologi seperti sekarang ini. Jadi para calon tenaga kerja tidak hanya mengandalkan ilmu yang didapat dari bangku kuliah, namun juga memiliki berbagai kelebihan lain yang bisa menunjang pekerjaan nantinya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil menyalurkan tenaga kerja lewat Program Satu juta kesempatan kerja. Hal demikian secara politis telah dilaunching oleh Gubernur pada Tanggal 26 Oktober 2010 di Lapangan Gasibu dan disaksikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmgrasi. Telah terdaftar 1 juta kesempatan kerja dengan data by name (nama), by addres (alamat), by job (jenis pekerjaan), by company (perusahaan penerima). Pencapaian 1 juta ksempatan kerja itu, sebagai salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun melakukan berbagai upaya pelatihan keterampilan terutama bagi kaum perempuan. Diharapkan berbagai pelatihan tersebut dapat dijadikan sebagai bekal untuk membuka lapangan usaha yang berdampak pada pencptaan lapangan pekerjaan yang baru.

Dengan adanya satu juta kesempatan kerja itu, Pemerintah telah berhasil memenuhi targetnya. Sebanyak 1.063.213 orang telah tersalurkan sebagai tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Yang dicapai Pemerintah itu perlu diacungkan jempol. Namun kita sangat berharap lagi mengingat ditahun sekarang dan mendatang masih ada jutaan tenaga kerja lagi yang menunggu termasuk tenaga terdidik setingkat sarjana. Untuk hal inipun Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berkeinginan mencapai 1 juta kesempatan kerja lagi di akhir masa jabatannya. Namun menurutnya, syarat-syaratnya harus terpenuhi, misalnya, kondisi keamanan terpelihara, pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi yang cukup, kreatifitas dan terutama kinerja aparatur pemerintah yang tinggi serta seluruh pimpinan daerah menunjang dan responsif.

Atas keinginan yang mulia dari Gubernur itu, wajib kita mendukungnya. Bagi tenaga kerja yang belum bekerja, maka harus menyiapkan diri. Menyiapkan kemampuan praktis dan skillnya. Menyiapkan mental untuk berkompetisi dengan para saingannya. Mengasah kemampuan bahasanya dan jangan lupa berdo’a agar diberikan jalan yang baik. “barang siapa yang kuat keinginannya, maka akan lebih besar kesempatan memperoleh tujuannya”.

Kita harus optimis menyongsong kedepan. Untuk mencapai kemajuan itu diperlukan perjuangan, kesabaran dan do’a. Mudah-mudahan.

Sumber : Dari berbagai sumber
Penulis : Chintia-Fikom Unpad

Jabar Optimalkan Peran Balai Pengembangan Benih Hortikultura

Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman (BPBHAT) Jabar di Pasir Banteng, Kabupaten Sumedang, dioptimalkan untuk menghasilkan rekayasa berbagai jenis tanaman untuk meningkatkan produktivitas sektor hortikultura di provinsi itu.

"Hasil penangkaran dan rekayasa tanaman dari balai ini akan disebarluaskan kepada masyarakat umum guna mendorong budaya menanam di Jabar," kata Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan di sela-sela kunjungannya ke BPBHAT Pasir Bentang, Sumedang, Kamis.

Gubernur mengimbau masyarakat untuk kembali menggalakan gerakan menanam di pekarangan seperti warung hidup dan apotik hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarga masing-masing.

Ia mengaku prihatin karena budaya masyarakat khususnya di perdesaan untuk menanam warung hidup dan apotik hidup terus mengendur. Akibatnya mereka tergantung kepada produk-produk hortikultura dari daerah lain atau memperolehnya dengan cara membeli di pasar.

Padahal, bila masyarakat minimal menanam sayur mayur dan lalap bisa melakukan penghematan dan bisa mencukupi sendiri kebutuhan sayur-mayurnya.

Hal sama juga dengan apotik hidup, bisa menggalakan kembali obat-obatan dari tanaman untuk penyembuhan penyakit ringan seperti sakit perut, batuk, filek, panas serta lainnya tanpa tergantung kepada obat-obatan pabrik.

"BPBHAT berkewajiban menghasilkan bibit unggul agar masyarakat bisa mendapatkan bibit tanaman yang bisa menguntungkan mereka," kata gubernur.

Pada kunjungannya di Sumedang itu, gubernur juga berkesempatan melakukan praktik menyilangkan anggrek bulan dengan Phalaenopsis Anabilis. Bahkan secara spontan gubernur menamai hasil persilangan anggrek itu dengan nama Phalaenipsis NettyHer yang diambil dari nama istrinya Netty Heryawan.

Meski sudah mendapatkan nama baru, namun berhasil atau tidaknya persilangan oleh Gubernur Jabar itu baru diketahui empat bulan ke depan. (*)

Purwakarta Canangkan Gerakan Penanaman Jagung

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Provinsi Jawa Barat mencanangkan gerakan penanaman jagung di atas lahan tidur, seluas 32 hektare, awal pekan ini.

Humas Pemkab Purwakarta, Rabu menyebutkan, lahan tidur seluas itu merupakan lahan yang telah dikuasai perusahaan indusri di Desa Wanakerta, Kecamatan Bungursari.

Lahan daratan tersebut dimanfaatkan oleh petani, sebelum dibangun untuk pabrik inbdustri.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memerintahkan jajaranya untuk menginventarisasi lahan-lahan tidur di wilayah untuk ditanami jagung oleh petani setempat, dan sekaligus upaya meningkatkan produktivitas pertanian.

Sedangkan Kabid Pertanian Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta Dedi Setiadi mengatakan, pihaknya menargetkan produksi jagung sebanyak 25.685 ton tahun 2010.

"Jagung merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Purwakarta," katanya, dan menambahkan produksi jagung di Purwakarta mencapai sepuluh ton per hektare.

Pemkan Purwakarta juga terus mendorong para petani, dengan memberikan batuan benih jagung secara cuma-cuma.

Selama tahun 2010, kata dia, telah disalurkan benih jagung gratis untuk 1.500 hektare.

Dedi menyebutkan pihaknya telah menggandeng pihak swasta untuk pemasaran produksi jagung.

Kabupaten Purwakarta juga memiliki potensi untuk budi daya kedelei, ubi kayu dan kacang tanah, dengan ketersediaan lahan daratan sekitar 8.000 hektare milik petani.

"Di Kabupaten Purwakarta terdapat lahan pertanian sekitar 18.000 hektare, dan separuhnya untuk pertanian daratan," kata Dedi. (*)

Aktivitas Budidaya Ikan Di Jatiluhur Berkurang

Aktivitas budi daya ikan kolam jaring apung (KJA) di perairan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat berkurang dalam sebulan terakhir, seiring dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menguntungkan.

"Kondisi cuaca semakin tidak menguntungkan, dan diperkirakan berlangsung hingga dua bulan ke depan," ujar Ade, seorang pembudidaya, di Jatiluhur, Rabu.

Ia menyebutkan, penanaman benih ikan kini dikurangi hampir 50 persen, selain pengurangi jumlah kolam.

Hal itu dilakukan sebagai upaya menghindari kematian ikan secara massal di tengah memburuknya cuaca.

Diperkirakan, cuaca semakin memburuk pada musim hujan, Januari-Pebruari 2011, katanya.

"Biasanya pada puncak musim hujan terjadi arus balik (terbaliknya air dan kotoran di dasar waduk ke permukaan) Waduk Jatiluhur. Kondisi itu tidak jarang berakibat kematian ikan secara massal," katanya.

Di perairan Waduk Jatiluhur kini terdapat sekitar 22.000 unit KJA, namun banyak kolam yang ditinggalkan pemiliknya karena tidak digunakan.

"Kami tidak mau mengambil risiko (kematian ikan), sehingga banyak kolam yang tidak digunakan. Benih ikan yang ditanam juga jauh lebih sedikit dari biasanya," kata Baban Purnama, pembudidaya ikan lainnya.

Berkurangnya aktivitas budi daya ikan Waduk Jatiluhur, telah berimbas pada usaha jasa penyeberangan dari dan ke lokasi budi daya ikan KJA.

Warisdi, seorang pemilik perahu mengaku, penggunaan perahu untuk antar jemput dari dan ke lokasi budi daya, terasa sepi seiring dengan berkurangnya kegiatan budi daya ikan di Waduk Jatiluhur belakangan ini.

"Pendapatan kita anjlok, karena jarangnya muatan," katanya.

Kabid Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Purwakarta, Komaran, menyatakan bahwa pihaknya telah mengingatkan para pembudidaya ikan di Waduk Jatiluhur, sehubungan dengan memburuknya cuaca di setiap akhir dan awal tahun itu.

"Pokoknya harus mengurangi volume penanaman benih ikan, di samping mengurangi jumlah kolam. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi memburuknya cuaca yang seringkali menyebabkan kematian ikan secara massal," katanya.(*)