Rabu, 12 Januari 2011
Bibir Sungai Amblas, sebanyak 5 Rumah Rusak
Selasa, 11 Januari 2011
Budy Hermansyah, SS: Dana Hibah KONI JABAR Bisa Bertambah, Juga Bisa Berkurang
"DPRD Jabar secara definitif tidak memutuskan berapa besar dana hibah untuk KONI Jabar. Namun secara politis, DPRD Jabar menyekapati bahwa dana hibah untuk KONI Jabar tahun 2011 sebesar Rp 50 Milyar. Dan anggaran tersebut, bisa bertambah dan bisa juga berkurang," kata politisi dari Fraksi Partai Hanura-PKB tersebut kepada wartawan, Selasa (11/1).
Budy menjelaskan, anggaran yang diberikan kepada KONI Jawa Barat bersifat dana hibah yang kewenangannya ada di tangan Gubernur Jawa Barat.
“Jadi, dalam hal ini kewenangan untuk mengurangi dan menambah mengenai dana hibah untuk KONI Jawa Barat itu ada di tangan Pak Gubernur," katanya.
Budy juga menjelaskan, KONI Jawa Barat sudah memfasilitasi pertemuan dengan Komisi E DPRD Jawa Barat untuk mendeskripsikan kebutuhan KONI Jawa Barat pada tahun 2011 dan untuk persiapan PON 2012. Dalam pertemuan tersebut, ada anggota Komisi E yang setuju bahwa anggaran KONI Jabar itu Rp 114 miliar. Tapi, ada juga yang mengkritisi serta menyetujui anggaran KONI Jabar Rp 50 Milyar.
Menurut Budy, jika Gubernur Jawa Barat ingin prestasi atlet kita bisa menjadi yang terbaik di PON 2012, maka anggaran dana hibah untuk KONI Jawa Barat harus ditingkatkan jumlahnya.
Sementara itu anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, H. Donny Ahmad Munir, ST, MM menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, hanya merealisasikan Rp 50 Milyar dari usulan Rp114 Milyar untuk dana hibah KONI Jabar Tahun Anggaran 2011 dan itu tertuang dalam Perda APBD 2011 yang disahkan Akhir November 2010.
Donny menjelaskan, keputusan untuk merealisasikan dana hibah untuk KONI Jawa Barat tersebut didapatkan setelah pihak eksekutif dan Komisi E DPRD Jabar melakukan verifikasi ajuan anggaran tersebut. Setelah verifikasi, pihak eksekutif mengusulkan hanya Rp 50 Milyar untuk KONI Jabar kepada DPRD. Dana hibah KONI Jawa Barat tersebut difokuskan untuk pembinaan prestasi atlet.
"Saat memutuskan jumlah dana hibah KONI Jabar tersebut, kita memberikan catatan khusus, yakni anggaran ini harus difokuskan untuk pembinaan prestasi atlet," katanya.
Rapat pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk menentuan besaran dana hibah untuk KONI Jawa Barat tahun 2011, ungkap Donny, berlangsung cukup alot. Pasalnya, Komisi E mengajukan Rp75 Milyar, sedangkan eksekutif Rp 50 Milyar. (*)
Kamis, 06 Januari 2011
Karawang Jadi Incaran Investor

Wakil Bupati Sosialisasikan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Rabu, 05 Januari 2011
KARAWANG, (MK).- Setelah ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan dayung pada event SEA Games Tahun 2011 mendatang, Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan danau Cipule. Hal tersebut terungkap saat acara Rapat Koordinasi SEA Games yang diikuti Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara, MH dan Deputy I Indonesia SEA Games Organizing Committee, Djoko Pramono di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemkab Karawang, Rabu (5/1).
Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya siap untuk menyelenggarakan pertandingan dayung di pada event SEA Games Tahun 2011 mendatang di Danau Cipule. “Namun fokus kita tidak hanya untuk penyelenggaraan SEA Games saja, melainkan untuk pengembangan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, kegiatan ini merupakan sebuah peluang yang baik sekaligus rencana besar yang akan membawa manfaat bagi masyarakat Kab. Karawang. Pemerintah daerah memberikan atensi yang kuat terhadap program dari pusat, dan berusaha untuk merespon secepatnya. “Untuk itu, kami telah instruksikan KONI Kab. Karawang untuk mem-follow up dan Alhamdulillah turut direspon cepat oleh pihak Panpel SEA Games,” imbuhnya.
Djoko Pramono mengatakan, penyelenggaraan event SEA Games di Cipule harus juga bisa menguntungkan masyarakat Karawang. Diantaranya adalah dengan akan dibangunnya akses jalan masuk menuju danau Cipule yang lebih luas, tersedianya fasilitas sarana air bersih, serta program reboisasi di sekitar wilayah Cipule yang telah disiapkan ribuan pohon.
Untuk itu, Djoko berharap Pemerintah Daerah dapat menggerakkan masyarakat Kab. Karawang untuk ikut berpartisipasi. “Telebih bangsa kita saat ini tengah haus prestasi, dan tentunya masyarakat Karawang sendiri akan menangis bersama-sama rakyat Indonesia tatkala lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Cipule mengiringi kemenengan kontingen dayung Indonesia pada SEA Games mendatang,” tuturnya.
Dayung sendiri, lanjut Djoko merupakan cabang olahraga yang membutuhkan man power (manusia) yang banyak, dimana untuk nomor Dragonboat saja, setidaknya dibutuhkan 25 atlit untuk 1 perahu. “Bila dikalikan dengan 11 negara yang akan bertanding, maka setidaknya akan ada ribuan atlit yang akan bertanding di Cipule selama 12 hari,” tambahnya.
Wakil Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI), Hari Sidharta menambahkan, di Cipule masih terdapat beberapa fasilitas yang harus dibangun, yaitu menara finish dan set lomba, menara start, bangunan alligner, gudang perahu, tribun penonton dan VVIP, dan sejumlah fasilitas lainnya. “Tidak semua bangunan tersebut harus dibangun permanent, tapi beberapa diantaranya dapat diganti dengan menggunakan tenda atau perlengkapan knock down,” imbuhnya.
Sementara itu, Danau Cipule sendiri memiliki luas mencapai 180 hektar, dan memiliki 8 lintasan dayung sepanjang 1.200 meter. Danau yang terletak di Desa Kuta Pohaci, Kec. Ciampel tersebut pernah menjadi tempat penyelenggaraan event olahraga besar, diantaranya adalah saat Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat, serta Kejuaraan Dayung Yunior ASEAN. Sejumlah nomor yang akan dipertandingkan di Cipule pada SEA Games mendatang diantaranya adalah rowing, canoeing, dan dragonboat.
Di sisi lain, acara rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Olahraga Daerah Propinsi Jawa Barat, serta sejumlah pengurus besar PODSI dan KONI Pusat. Dari Kab. Karawang sendiri, turut hadir Ketua KONI Kab. Karawang, Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. (*)